Jokowi dan Ma’ruf Amin Gelar Pertemuan Tertutup, Reshuffle Kabinet Diumumkan Lusa?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat tertutup engan Wakil Presiden Ma'ruf Amien, pada hari ini Senin (21/12/2020). Rapat digelar berdua tanpa melibatkan menteri. "Iya kabarnya begitu," ujar Jubir Wapres Masduki Badlowi kepada wartawan.

Masduki mengaku tidak tahu apa yang dibahas dalam rapat tersebut. Hanya saja ia mengatakan bahwa rapat membahas isu terkini. "Enggak dijelasin apa pembicaraanya," katanya.

Hanya saja, menurut dia, biasanya Presiden dan Wapres menggelar rapat intensif berdua apabila ada isu penting dan strategis. Bisa saja menurutnya, rapat membahas mengenai perombakan kabinet yang isunya menguat. "Biasanya presiden begitu. Kalau ada hal hal dianggap penting, Presiden mengajak bicara Wapres. Mungkin aja (Reshuffle), kan namanya isu strategis," pungkasnya.

Rapat tersebut dihadiri perwakilan relawan antara lain Projo, Bara JP, Seknas Jokowi, Rejo, Maluku Satu Hati (Maluku Voor Jokowi), JPKP, Purworejo Center, Alumni Trisakti, JoMan, Josmart, dan relawan lainnya. "Kami nilai, Presiden sudah harus lakukan reshuflle. Menteri yang tertangkap KPK dan kinerja para menteri yang dinilai tidak menunjukan progres signifkan, kami nilai perlu diganti. Khususnya menteri yang tertangkap KPK, Hal itu tentu membuat malu pemerintah," ungkapKetua Umum Maluku Satu Hati, James Talakua yang hadir dalam pertemuan itu. Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap kali melakukan reshuffle pada hari Rabu.

Selama menjabat sebagai presiden, terhitung sudah tiga kali Jokowi melakukan reshuffle pada hari Rabu. Reshuffle pada Kabinet Kerja periode 2014 2019 terjadi pada Rabu Pon, tepatnya reshuffle pertama 12 Agustus 2015 dan reshuffle kedua 27 Juli 2016. Sisanya yakni reshuffle ketiga terjadi pada Rabu Pahing (17/1/2018).

Pengumuman susunan menteri Kabinet Indonesia Maju periode 2019 2024 berlangsung pada Rabu Legi (23/10/2019). Lusa, tepatnya tanggal 23 Desember merupakan weton Rabu Pon dalam penanggalan masyarakat Jawa. Isu berhembus di lingkungan Istana bahwa Jokowi akan melakukan reshuffle pada pekan depan.

Dua kursi menteri yang ditinggalkan merupakan ”jatah” PDIP dan Partai Gerindra. Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menyebut, Jokowi sedang melihat waktu yang tepat. Ujang berpandangan bisa saja ada pergeseran di antar kementerian, tanpa mengurangi 'jatah' partai politik.

Menurut dia, berdasarkan hasil survei Indonesia Political Review, ada beberapa pos kementerian, yang kinerjanya kurang baik. "Terkait kinerja berdasarkan hasil survei kami, ada Kemensos, Kementerian Agama, Kemenkumham, Kemendikbud, dan Kemenparekraf, dan Kemenaker yang dianggap banyak terkena PHK," ucapnya. Yang pasti, ucap Ujang, pos Menteri harus diisi oleh sosok yang berintegritas, memiliki keahlian di bidangnya, dan memiliki penerimaan dari elite politik dan masyarakat.

"Kriteria itu yang penting, untuk setidaknya dua kursi menteri yang saat ini kosong," imbuh Ujang. Jokowi memang terkenal sebagai presiden 'njawani' nan lekat dengan simbol simbol. Jika menilik penanggalan Jawa bulan ini, Rabu Pon jatuh pada 23 Desember.

Saat ini dua kursi di Kabinet Jokowi kosong usai ditinggal Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Sosial yang terseret kasus korupsi. Sementara, menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, reshuffle adalah hak prerogratif presiden. Tapi, dua partai politik, PDIP dan Gerindra dipastikan akan ngotot untuk tetap mengisi dua kursi kementerian yang kosong tersebut.

"Saya kira partai akan tetap ngotot, Gerindra dan PDIP. Tentu ini bagian jalan panjang Pemilu 2024. Kerja menteri akan mendongkrak pamor partai," ucap Adi. Jika terjadi reshuffle, Adi meyakini pos kementerian akan diisi oleh kader partai politik, karena untuk kepentingan Pemilu 2024. Perombakan kabinet dianggap tidak hanya akan mengisi dua posisi menteri yang kosong karena tersangkut korupsi.

Namun diduga Jokowi sekaligus akan merombak beberapa posisi menteri. Kemungkinan ada yang dipertahankan atau diganti. Dua posisi menteri yang kosong sekarang ini yakni Menteri Sosial yang ditinggalkan Juliari P Batubara dan Menteri Kelautan dan Perikanan yang ditinggalkan Edhy Prabowo. "Ada kemungkinan Pak Jokowi mengatur ulang kabinetnya. Jadi bukan mengganti dua menteri itu saja," ujar Pengamat Politik M Qodari beberapa waktu lalu.

Jokowi juga kemungkinan akan mengajak dua partai seperti PAN dan Demokrat masuk kabinet pemerintahan. Nama politikus PAN Mumtaz Rais dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pun mencuat. Seiring isu perombakan kabinet, sejumlah nama pun disebut sebut pantas untuk masuk kabinet. Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan sebagai parpol yang mendukung Jokowi di kabinet, Partai Bulan Bintang (PBB) belum memiliki wakil di kabinet pemerintahan Jokowi.

Dia mengatakan, kader partai Islam seperti PBB layak untuk menjadi tim kabinet karena disamping manfaat profesionalnya, juga untuk menjaga gawang dan mengawal isu isu keumatan yang lemah di pemerintahan saat ini. Wali Kota Surabaya yang juga kader PDIP, Tri Rismaharani disebut sebut berpeluang menjadi Menteri Sosial. Risma menyatakan dirinya akan mengikuti apa keputusan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

"Nanti kita lihat lah, saya ngikuti Bu Mega aja," kata Risma saat ditemui, Senin (14/12/2020) sebagaimana diberitakan . Risma pun enggan menanggapi lebih jauh soal peluangnya menjadi Mensos. "Enggaklah saya gak pernah ngomong, ya nanti dilihat ya. Yang jelas belum, iki sopo seng ngomong," seloroh Risma.

Menurut Risma, meskipun nanti ada tawaran untuk itu, dia akan istikharah terlebih dahulu. Dia mengaku akan menilai diri dulu, sanggup atau tidak. Nama Sandiaga Uno juga dianggap berpotensi untuk masuk kabinet.

Pria yang menjabat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini dinilai realistis untuk masuk di kabinet, setelah Edhy Prabowo yang merupakan kader Gerindra tersangkut korupsi. Meski demikian, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menganggap, Sandiaga Uno tidak cocok jika ditempatkan sebagai Menteri keluatan dan Perikanan. "Untuk Sandi, bisa jadi karakternya tidak tepat berada di bidang kelautan dan perikanan. Itu bisa menjadi hambatan,” kata Burhanuddin seperti dikutip dari .

Sandi enggan memberi tanggapan soal peluang dirinya menjadi Mensos. Hal itu disampaikan Sandi saat berkunjung ke Jawa Tengah pada 3 Desember lalu. "Saya melihat ini adalah prerogratif Presiden," kata dia.

September 2020, Politisi PAN Mumtaz Rais menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal ini berseberangan dengan sikap yang ditunjukan ayahnya, Amien Rais yang dominan mengkritik pedas pemerintahan Presiden Jokowi. Hal ini mengundang pertanyaan dari Pemimpin Redaksi KompasTV, Rosianna Silalahi dalam program Kamar Rosi yang disiarkan live streaming pada Rabu, 2 September 2020. Rosi bertanya dengan dukungan tersebut apakah Mumtaz berniat dan siap menjadi Menteri Presiden Jokowi? "Aku nggak mau jauh jauh. Aku maunya realistis rasional saja. Kita siapkan kader PAN terbaik," ujar Mumtaz Rais.

Mumtaz Rais kemudian menjelaskan komunikasi politik dari Ketum PAN saat ini yaitu Zulkifli Hasan yang mencetuskan politik tanpa gaduh. Mumtaz Rais mengatakan ada pihak pihak tertentu yang menginginkan pemerintahan Presiden Joko Widodo selesai sebelum waktunya. Ia pun meminta kepada semua pihak untuk tidak berpikir dan bertindak seperti itu. "Ada pihak yang ingin pemerintahan jokowi selesai sebelum waktunya janganlah begitu," ujar Mumtaz.

Menurut Mumtaz ia bersama dengan Partai Amanat Nasional (PAN) yang telah berdiri sejak 22 tahun lalu berkomitmen untuk membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Maruf Amin dengan sekuat tenaga. Nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali mencuat jadi menteri Jokowi jika partai itu diajak bergabung pemerintahan Jokowi. Sebagai ketua umum partai, AHY berpeluang besar di urutan teratas jika Demokrat diminta bergabung pemerintah.

Di awal awal pemerintahan Jokowi, nama AHY sering disebut sebut calon kuat menteri namun rupanya putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono ini tak masuk jajaran menteri yang dilantik pada Rabu, (23/10/2019). Kader PDIP lainnya yang disebut berpeluang masuk kabinet adalah Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo. Mantan Wakil Wali Kota semasa Jokowi menjabat Wali Kota Solo ini dianggap cocok jadi Menteri Sosial.

Meski demikian, Rudy, sapaan FX Hadi Rudyatmo, menyatakan belum ada tawaran soal Menteri Sosial. "Tidak ada telepon. Tidak ada yang menelepon saya," kata Rudy di Solo, Jawa Tengah, Jumat (18/12/2020), seperti diberitakan . Disinggung jika mendapat tawaran itu, Rudy mengaku masih akan mempertimbangkannya.

"Pertimbangannya masih panjang. Pertimbangan masih panjang itu antara siap dan tidak," ungkap dia. Namun, ketika ditanya pertimbangan apa yang dimaksud, Rudy menjawabnya rahasia. "Oh, rahasia. Dan nampaknya enggaklah," tutur dia.

Politikus senior PDIP, Ahmad Basarah juga disebut layak untuk menjadi Menteri Sosial. Namun demikian, Basarah mengatakan tidak bersedia menjadi Mensos. Ia mengaku menolak menjadi Mensos karena sudah mendapat tugas khusus dari Megawati.

"Saya sudah ada tugas khusus dari Bu Mega dalam menjalankan fungsi fungsi pembangunan nasional bangsa Indonesia, sehingga saya harus fokus dalam tugas tugas tersebut," kata Basarah saat dihubungi, Jakarta, Sabtu (19/12/2020). Basarah menilai banyak kader PDIP lainnya yang cocok untuk menjadi Mensos. "Nama nama seperti Tri Rismaharini, Djarot Syaiful Hidayat, Eriko Sotarduga Sitorus, Sukur Nababan dan Komarudin Watubun saya nilai sebagai figur yang potensial menjadi Mensos," ucap Wakil Ketua MPR itu.

Basarah menyebut wewenang untuk mengusulkan nama calon menteri dari internal PDIP adalah hak prerogatif Megawati selaku ketua umum. Meski dikenal gencar melontarkan kritik kepada pemerintah, politikus senior Partai Gerindra, Fadli Zon disebut sebut berpeluang masuk kabinet menggantikan Edhy Prabowo. Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai, dalam politik apapun bisa terjadi.

Namun, kepastian siapa yang akan menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan secara definitif merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu tidak bisa membayangkan suatu hari nanti Fadli Zon akan menjadi seorang menteri. Sebab, selama ini Fadli Zon dikenal sebagai politikus yang vokal mengkritik kebijakan Presiden Jokowi.

"Andai penggantinya Fadli Zon, akan ramai dunia persilatan. Tak kebayang tiap hari Fadli Zon akan puji puji pemerintah terus," ujarnya.

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *